Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Petambahan Nilai (PPn)

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai 

Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual pengganti, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan mentri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak (BKP), tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur.

Pembeli

Pembeli adalah orang probadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan barang kena pajak (BKP) dan membayar atau seharusnya membayar harga barang kena pajak (BKP).

Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penerima jasa

Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya neberima penyerahan jasa kena pajak (JKP) dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian ata jasa kena pajak (JKP).

Nilai impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambahkan pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak (BKP), tidak termasuk pajak peratmbahan nilai (PPN) yang dipungut undang-undang.

Niali ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atas seharusnya iminta oleh eksportir.
Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Petambahan Nilai (PPn)
Pajak Pertambahan Nilai PPn

Nilai lain

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat ditetapkan dengan keputusan mentri keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:

1. Harga jual, nilai impor, dan nilai ekspor sukar ditetapkan.

2. Penyerahan barang kena pajak (BKP) yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti air minum listrik dan sejenisnya.

Berdasarkan keputusan mentri keuangan Nomor 75 /PMK. 03/2010 tanggal 31 Maret 2010 telah menetapkan nilai lain sebgai dasar pengenaan pajak untuk bebrapa penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yaitu:

1. Untuk pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jas kena pajak adalah harga harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.

2. Untuk pemberian Cuma-Cuma barang kena pajak dan atau jasa ekna pajak.

3. Untuk penyerahan media rekaman suata atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.

4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.

5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.

6. Untuk barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.

7. Untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.

8. Untuk penyerahan barang kena pajak (BKP) kepada pedagang perantara atau elalui juru lelang adalah harga lelang.

9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa pariwisata adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Tarif pajak pertambahan nilai 

Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini adalah 10%. Sendangkan tarif pajak pertambahan nilai PPN atas ekspor barang kena pajak (BKP) adalah 0%. Pengenaan tariff 0%.

Bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn), tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Berdasarkan petimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tariff pajak pertambahan nilai (PPn) dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tariff tunggal.

0 Response to "Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Petambahan Nilai (PPn)"

Post a Comment

wdcfawqafwef