Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Beserta Contohnya

Loading...
Loading...
Klasifikasi pajak dibagi menjadi tiga yaitu menurut golongannya, sifatnya dan dari pihak yang mengelola dan menerimanya. Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPn) termasuk dalam pajak berdasarkan sifatnya yaitu objeknya dikarnakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dipungut berdasarkan barangnya contoh rumah, jadi dalam hal ini pajak tidak dipengaruhi dari berapapun penghasilan pemiliknya baik itu bertambah atau berkurang.

Sedangkan pajak pertambahan nilai dipandang dari golongannya yaitu pajak tidak langsung, dikarnakan dalam proses pembayarannya bisa melibatkan orang lain jika dirinya tidak bisa. Sebelum jauh membahas mengenai pajak pertambahan nilai berikut penjelasan pengertian pajak pertambahan nilai (PPn) beserta contohnya.

Pajak Pertambahan Nilain (PPn)

Pengertian PPn

Pengertian pajak pertambahan nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa inggris pajak pertambahan nilai (PPN) disebut value added tax (VAT) atau goods and services tax (GST).

Pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yaitu pedagang yang bukan penanggung pajak atau dangan kata lain, penanggung pajak yaitu konsumen akhir tidak menyetor langsung pajak yang ia tanggung.

Menurut Rusdji pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Volue Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur.

Sedangkan menurut B.Ilyas dan Suhartono pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di suatu Negara yang didalam undang-undang disebut pabean.

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak yang disingka PKP.

Dalam perhitungan pakan pertambahan nilai (PPN) yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak (PKP), dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut ketika pengusaha kena pajak (PKP) menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayarkan ketika pengusaha kena pajak (PKP) membeli, memproleh atau membuat produknya.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Beserta Contohnya
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 

Indonesia menganut sistem tariff tunggal untuk pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut revisinya yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan revisi terakhir undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penjualan eceran di mana penjualan dilakukan kepada konsumen akhir yang tidak diketahui identitasnya dan biasanya jumlah transaksinya banyak dengan volume kecil.

Maka sangat tidak efektif untuk membuat faktur pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN di mana faktur pajak paling sedikit harus memuat:

1. Nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP).

2. Nama, alamat dan nomor pokok  pajak (NPWP) pembeli barang kena pajak pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP).

3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.

4. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut.

5. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.

6. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Selama ini pengusaha kena pajak (PKP) pedagang pengecer ini bisa menggunakan faktur pajak sederhana tanpa harus memuat semua informasi di atas. Semenjak 1 April 2010 sudah tidak ada lagi faktur pajak sederhana dan PKP pedagang eceran terpaksa membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengn ketentuan Pasal 13 ayat 5 undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN).

Bagi pemebeli, hal ini tidak ada masalah karena pembeli dari pedagang ecerab biasanya adalah konsumen akhir dan bukan pengusaha kena pajak (PKP) sehingga tidak perlu untuk mengkreditkan pajak masuknya.

0 Response to "Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Beserta Contohnya"

Post a Comment