Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Menurut Perundang-undangan

Pemungutan pajak pertambahan nilai berdasarkan subjek dan objeknya, bahkan ada barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai bahkan itu berbentuk barang. Pemungutan pajak pertambahan niali berdasarkan subjeknya dan berdasarkan objeknya akan dijelaskan pada arkel kali ini. Serta ada barang-barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai berikut penjelasannya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Subjek pajak pertambahan nilai

Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan versi terakhir undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 3A sebagai berikut:

Pasal 3A ayat 1 :

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a, c, f, g dan h, kecuali pengusaha kecil yang atasannya ditetapkan oleh mentri keuangan. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.

Pasal 3 ayat 1a:

Pengusaha kecil sebgai mana dimaksud ayat 1 dapat memilih untuk dikukuhkan sebgai pengusaha kena pajak.

Pasal 3 ayat 2:

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan ketentuan sebgaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 3 ayat 3:

Orang pribadi atau badan yang mwmanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf d dan atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf e wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Menurut Perundang-undangan
Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak pertambahan nilai 

Objek pajak pertambahan nilai adalah objek atau sasaran dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah penyerahan yang bisanya dikatakan penjuaan, namun tidak semua proses penualan dikenakan pajak. 
Dalam pasal 4 undang-undang N0. 42 Tahun 2009 menjelasakan tentang objek pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas:

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

b. Impor barang kena pajak.

c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn)

Menurut undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat 2 yaitu jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsums di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jas boda atau catering.

d. Uang emas batangan dan surat berharga.

e. Ayat 3 yaitu jenis harta yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

  1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
  2. Jasa pelayanan sosial.
  3. Jasa pengeiriman surat dengan perangko.
  4. Jasa keuangan.
  5. Jasa asuransi. 
  6. Jasa keagamaan.
  7. Jasa pendidikan.
  8. Jasa kesenian dan hiburan.


1 Response to "Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Menurut Perundang-undangan"

  1. Infonya bagus dan bermanfaat. Monggo kunjungi blog saya mas..

    http://www.mas-fat.com/2016/06/subjek-ppn-pengertian-dan-batasan-PKP.html

    ReplyDelete

wdcfawqafwef