Pengertian Official Assessment System Menurut Para Ahli

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat

Official assessment system

Pengertian official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besrnya pajak yang terutan goleh wajib pajak. Dalam sistem ini pihak fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak.

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis yang melibatkan masyarakat luas  dimana masyarakat selaku subjek pajak atau wajib pajak dipandang belum mampu disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.

Contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Ciri-ciri Official assessment system

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, yaitu yang ditunjuk dalam pengelolaan pajak.

- Wajib pajak sebagai pihak yang terutang bersifat pasif. Yaitu hanya menyerahkan laporan saja tanpa menghitung penghasilan dalam satu tahunnya.

- Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Dalam rangka meningkatkan pendidikan bagi mahasiswa serta mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang merupakan bagian dari tujuan Negara

Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dicapai melalui Pembangunan Nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan merata di seluruh tanah air Indonesia.

Untuk dapat membiayai pelaksanaan Pembangunan Nasional salah satu alternatif yang sangat potensial adalah melalui peran serta masyarakat berupa pembayaran pajak.

Sebagian besar penerimaan pajak dari tahun ketahun tercantum dalam penerimaan negara yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Oleh sebab itu Direktorat Jendral Pajak harus melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya agar penerimaan negara dapat bertambah.

Pengertian Official Assessment System Menurut Para Ahli
Gambar: Kantor Pajak Jakarta Selatan

Usaha ini diawali dengan adanya reformasi perpajakan pada tahun 1984 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dan juga terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, dimana pelaksanaan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan dari official assessment system menjadi self assesment system.

Dalam official assessment system, petugas pajak yang menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Saat ini ketentuan umum perpajakan telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak dijumpai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena minimnya kepatuhan Wajib Pajak dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan.

Dengan perubahan pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia diharapkan agar Wajib Pajak akan mematuhi pelaksanaan self assesment system demi meningkatkan pendapatan negara, tetapi dalam kenyataannya kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya lebih rendah dari sebenarnya, menyebabkan tingkat efektifitas hasil pelaksanaan dengan self assesment system menjadi rendah dan dapat juga disimpulkan bahwa besar pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak. Dalam kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi oleh pelaksanaan pajak.

0 Response to "Pengertian Official Assessment System Menurut Para Ahli"

Post a Comment

wdcfawqafwef