Pengertian dan Macam-Macam Kebijakan Pemerintah dalam bidang Pertanian di Indoneisa

Loading...
Loading...

Kebijakan Pertanian di Indonesia

Pengertian Kebijakan pertanian yaitu menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja.

BIMAS dan INMAS

Pengertian Bimas

Bimas merupakan singkatan dari Bimbingan Massal. Dalam pengertian tersebut, bimas merupakan suatu sistem penyuluhan atau pembimbingan petani kea rah usaha tani yang lebih baik dan lebih maju, sehingga ia mampu meningkatkan pendapatan usaha taninya. Bimbingan ini dilaksanakan secara masal (untuk membedakan dengan pembimbingan individu), dengan alasan:

Pertama: yang hendak dicapai adalah peningkatan produksi dan pendapatan yang sangat besar (8 sampai 10 persen per tahun)

Kedua: pembimbingan secara perseorangan akan sangat lambat dan mahal. Karena Bimas merupakan sistem penyuluhan, maka isinya pasti berupa dorongan, ajakan atau bujukan (persuasi) melalui contoh-contoh yang dapat ditiru, baik di kebun-kebun percobaan, demonstrasi plot (dem-plot) maupun di sawah-sawah petani maju.

Istilah bimas mulai dipakai secara resmi pada tahun 1967/1968, pada saat pemerintah ingin melaksanaan intensifikasi padi pada sawah seluas 1.000.000 ha dengan menerapkan sistem panca usaha, yaitu:
  1. perbaikan irigasim penggunaan bibit unggul
  2. penggunaan pupuk
  3. pemberantasan hama 
  4. pemberantasan penyakit
  5. serta perbaikan cara bercocok tanam (teknologi).
Tanpa bermaksud mengurangi makna sarana produksi yang lain, factor kedua yang juga penting peranannya dalam program bimas ini adalah kredit. Karena untuk memungkinkan efektifnya bibit unggul tersebut, harus digunakan cukup banyak pupuk  buatan, dan karena pupuk ini harus dibeli dengan uang, maka pemerintah menyediakan kredit yang diperlukan.

Pengertian Inmas

Program Inmas adalah merupakan program intensifikasi padi dengan fasilitas penyuluhan yang sama dengan Bimas tetapi tanpa kredit. Daerah inmas mencakup daerah persawahan yang memenuhi semua syarat-syarat Bimas (antara lain sawah yang beririgasi teknis atau setengah teknis), tetapi petaninya dianggap sudah cukup maju, sehingga tanpa kredit pemerintah pun, mereka diharapkan mampu melaksanakan penerapan panca usaha secara lengkap.

2. KEBIJAKAN KREDIT PERTANIAN

Peran kredit pertanian

Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan adalah para petani dan berada dalam keadaan ekonomi yang lemah. Tingkat pendidikan, keterampilan yang dikuasai, dan terutama modal yang dimiliki sangatlah terbatas. Keterbatasan akan ketiga hal tersebt mengakibatkan kecilnya usaha pertanian.

Oleh karena itu jika terjadi sedikit saja perubahan dalam produksi pertanian, maka hal tersebut akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di daerah pedesaan. Jika para petani mengalami kegagalan dalam pertanian mereka, maka mereka akan berusaha untuk mencari sumber pendapatan lain yang dapat dengan segera mengatasi kesulitannya tersebut. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari lembaga-lembaga perkreditan yang ada di pedesaan.

Pengaruh dari adanya pembangunan di sector pertanian mulai Nampak pada daerah-daerah dimana tempat ptoses peralihan dari usaha pertanian subsisten ke usaha pertanian komersial terjadi. Secara teoritis, pada masa peralihan ini, kebutuhan akan dana kredit semakin diperlukan oleh masyarakat, sehingga keberadaan lembaga perkreditan yang semula bersifat lambing ikatan dan tenggang rasa, lama kelamaan akan berubah menjadi hubungan ekonomi yang kadang-kadang masih terselubung.

3. KEBIJAKAN HARGA DASAR DAN HARGA TERTINGGI

Arti dan Tujuan Kebijakan Harga

Dalam ekonomi pertanian masalah harga dan analisis harga merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Harga adalah hasil akhie bekerjanya sistem pasar, yaitu bertemunya gaya-gaya pemerintah dan penawaran antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen).

Karna permintaan penawaran merupakan indicator perkembangan dan preferensi konsumen dan produsen, maka harga yang merupakan hasil akhir bekerjanya sistem pasar juga dianggap sebagai indicator penting bagi konsumen dan produsen. Dengan demikian, harga pasar menjadi pedoman bagi kensumen untuk melaksanakan keputusan pembelian atau konsumsinya, dan juga bagi produsen untuk melaksanakan produksi dan penjualan di pasar.

Yang dimaksud dengan kebijakan harga dalam uraian kita sekarang adalah kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang harga di dalam pertanian, baik yang menyangkut produk (produk pertanian) maupun sarana produksi (input). 

Jadi, kebijakan harga disini menyangkut berbagai mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam mengatur dan menetapkan kebijakan haega dasar (minimum) dan harga tertinggi (maksimum) padi atau palawija, pada kebijakan tersebut diatur mengenai bagaimana menetapkan kebijakan harga produk, harga atau pungutan atas air irigasi, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain kebijakan pemerintah selalu didasarkan pada macam-macam perimbangan dan juga biasanya ingin mencapai beberapa tujuan sekaligus. Misalnya saja dalam kebijakan stok dan harga pangan yang ditugaskan pada Bulog (Badan Urusan Logistik) dinyatakan bahwa sasaran utama program Bulog adalah sebagai berikut:
  1. Mempertahankan harga minimum beras
  2. Menjaga kestabilan haega betas atar tidak melampaui tingkat maksimum
Kedua sasaran tersebut tampaknya tidak ‘’bertentangan’’ satu sama lain, karena yang pertama menyangkut perangsang bagi produsen padi, sedangkan yang kedua menyangkut perlindungan pada konsumen. Tetapi dalam kenyataanya, keduanya bisa saja saling bertentangan satu sama lain. Misalkan saja dengan sasaran ‘’menjamin kestabilan harga’’. 

Maka pertimbangan pemerintah di samping ‘’melindungi’’ konsumen adalah mengendalaikan tingkat inglasi serendah mungkin. Dengan pengendalian inglasi melalui pengendalian harga beras berarti harus ‘’menekan’’ harga beras, baik secara langsung dengan memberikan subsidi atas beras impor maupun dengan menjual tepung terigu jauh di bawah harga yang biasanya berlaku.

Kebijakan harga minimum

Pada tahun 1968 lahirlah konsep kebijakan harga dasar (floor price) dengan nama ‘’rumus tani’’. Rumus tani ini dapat dikatakan sebagai sebuah konsep kebijakan yang memperhatikan hubungan antara dua harga sarana produksi yang terpenting, yaitu produk.

0 Response to "Pengertian dan Macam-Macam Kebijakan Pemerintah dalam bidang Pertanian di Indoneisa"

Post a Comment