Makalah Pengertian, Fungsi dan Peran Pajak dalam Pembangnan Ekonomi Suatu Negara

Loading...
Loading...
Berikut adalah makalah mengenai fungsi pajak dalam pembangunan, peran pajak dalam pembangunan, pengertian pajak penghasilan, perbedaan pajak dan retribusi, peranan pajak dalam pembangunan ekonomi.



Tugas Individu

KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI



DI SUSUN OLEH :

DWI CRISMANTO 
1221040045
EKONOMI SYARIAH / E / V


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
2015/2016






KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Dimana karena hidayah dan taufik-Ny saya mampu menyelesaikan makalah ini tepat waktu. saya lebih banyak menerima banyak hal dari orang lain daripada apa yang sanggup saya berikan kepada mereka. Untuk itu maka tidak ada kata untuk berpuas diri, tidak ada waktu untuk berhenti berkarya karena setiap detik adalah kesempatan yang tak berulang maka sudah seharusnya kita manfaatkan semaksimal mungkin.
masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam makalah ini.Untuk itu kami mohon maaf kepada bapak dosen pembimbing juga kepada teman-teman mahasiswa yang membacanya.
Adapun penulisan makalah dengan judul Kontribusi Pajak Terhadap Pembangunan Ekonomi sengaja disusun oleh penulis untuk memenuhi tugas perkuliahan semester lima mata kuliah Ekonomi Pembangunan.Semoga Bapak Dosen Pembimbing mata kuliah dapat menerimanya dengan baik.
Atas kekurangan yang terselip didalam baik secara penyusunan kalimat yang salah ataupun kata – kata yng tidak tepat begitupun dengan pemaparan teori yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya maka sebelumnya saya mohon maaf. besar harapan saya untuk mendaptakan kritik dan saran dari Dosen Pembimbing khususnya dan para pembaca umunya, demi untuk meningkatkan kualitas penyusunan makalah – makalah selanjutnya.

Bandar Lampung, 28 Januari 2016

Penyusun




DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………ii
Daftar Isi………………………………………………………...iii
Bab I Pendahuluan
A.    Latar Belakang…………………………………………..…iv
B.     Identifikasi masalah…………………………………………v
C.     Tujuan Teoristis Mengenai Pajak…………………………..v
Bab II Pembahasan
A.    Sejarah Pajak.……………………………………..7
B.     Pengertian Pajak ……………………...7
C.     Fungsi Pajak…....9
D.    Hubungan Fungsi Pajak Dengan pembangunan Daerah……………10
E.     Fungsi pajak terhadap pembangunan Daerah……….....12
F.      Peranan Pajak Dalam Pembangunan……………………………………............16
Bab III Penutup
A.        Kesimpulan
Daftar Pustaka







BAB  I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Pajak merupakan sektor pemasukan tersebesar kas Negara, Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan system Pemerintahan suatu Negara. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Sebesar 70% lebih penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha menggenjot dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan juga. Sebagaimana kita ketahui bersama kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap pajak masih sangat kurang meskipun tahun-tahun terakhir ini terdapat peningkatan yang sangat baik, tetapi tetap saja sebagian besar masyarakat masih awam tentang pajak, baik cara melaksanakan kewajiban perpajakan dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sekian banyak fungsi dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara, salah satu dari tujuan negara melakukan pemungutan terhadap pajak ialah meningkatkan kemajuan pada sektor pembangunan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di dalam Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit, itu sebabnya pengeluran terbesar negara kita adalah pada sektor pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.




B.     Identifikasi Masalah
Dari pemaparan latar belakang di atas maka terdapat dua permasalahan yang mengemuka, antara lain:
a)      Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara, apa yang fungsi pajak bagi Negara?
b)      Berapa besar penerimaan Negara dari tahun ke tahun dalam sektor pajak?
c)      Bagaimana peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia?

C.    Tinjauan Teoritis Mengenai Pajak
Bergulirnya konsep negara hukum kesejahteraan yang selanjutnya disebut dengan welfare state (negara kesejahteraan) merupakan respon terhadap konsep negara hukum lama yang menimbulkan kepincangan sosial dengan konsepsi liberalisme dan individualism. Secara etimologi welfare state berarti “Government Responsibility for Social Welfare” (tanggung jawab pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat) yang pada awalnya istilah tersebut digunakan pada perang dunia II untuk menunjuk kepada negara yang bersebrangan konsep dengan negara komunis seperti NAZI Jerman.

Pada perkembangannya konsep welfare state menjadi konsep baru yang berarti bahwa negara memiliki fungsi utama untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, negara dalam hal ini memberikan jaminan dan terlibat sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat unsur-unsur welfare state yang[1] dikemukakan oleh F.J Stahl yang antara lain :
Ø   Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia ;
Ø   Adanya pembagian kekuasaan;
Ø   Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum
Ø  Adanya peradilan administrasi

Konsep welfare state yang seperti ini kemudian juga diadopsi menjadi bagian dari asas bernegara di Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke III Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan dengan dicantumkannya klausul tersebut maka secara jelas Indonesia adalah negara yang berdsar kepada hukum (rechstaat). [2]
Daripada itu terdapat sebuah konsekuensi logis dari pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memanifestasikan dan menjabarkan konsepsi negara hukum tersebut dengan cara mengusahakan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan. Namun pencapaian tujuan tersebut perlu didukung dengan beberapa hal dan diantaranya adalah pemungutan pajak sebagai sarana untuk membiayai penyelenggaraan negara dalam rangka pemenuhan kesejahteraan sebagaimana tersebut di atas.
 Adanya esensi pajak dalam pembangunan melahirkan istilah Fiscal Policy yang berasal dari istilah hukum pajak internasional yang kemudian di Indonesia diperkenalkan oleh Soemitro Djojohadikoesoemo yang menyatakan bahwa “kebijakan fiskal adalah sebuah instrumen perkembangan harus memiliki tujuan yang berkesinambungan dalam menghimpun dana yang dibutuhkan dalam investasi publik. Atau mengalirkan dana swasta kepada sektor-sektor produktif, yang ditujukan untuk mencegah pengwluarn dana yang menghambat pembangunan. Kesimpulannya dapat dikatkan bahwa kebijakan fiskal adalah instrumen pembangunan harus didasarkan kepada kombinasi yang progresif baik dalam bentuk pajak langsung dan tidak langsung dalam sebuah sistem yang flexible seperti kebijakan pembebasan dan insentif pajak untuk mendorong investasi swasta”. [3]









BABII
PEMBAHASAN
A.    Fungsi pajak
1.      Sejarah pajak
Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pemungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan –pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang – orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki stastus sosial yang tinggi dan orang kaya tadi.[4]

2.      Pengertian Pajak
Menurut Prof. Adriani pajak adalah iuran kepada negara (Yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Dr. Soeparman Soemahamidjaja (Dalam disertasi di Universitas Padjajaran tahun 1964) berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Adapun Rochmat Sumitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (Yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (Kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum Pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan.[5]
Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan Negara yang menyumbang persentaseterbesar dibandingkan dengan sektor – sektor pendapatan lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya akan menimbulkan stabilitas ekonomi dari negara yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, warga negara yang melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak masih kurang sehingga pemerintah selalu berperan aktif dalam pemungutan pajak tersebut melalui berbagai program atau rencana kerja yang diantaranya adalah Sunset Policy.
Selain pajak, juga dikenal adanya berbagai iuran yang dikenakan terhadap warga negara. Namun iuran-iuran tersebut berbeda dengan pajak, misalnya retribusi yang pada umumnya yang hubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung. Sebab pembayaran tersebut memang ditujukan untuk semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah.
Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiscal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut Wajib Pajak).[6]



3.      Fungsi pajak
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur.
1)      Fungsi Anggaran (Budgetair)
Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.
2)      Fungsi Mengatur (Regulerend)
Selain mengemban fungsi penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, untuk melindungi produksi dalam negeri, negara dapat menerapkan tarif bea masuk, agar daya beli rakyat berpenghasilan rendah terjaga, negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah dan sebagainya.
Pajak dengan berbagai fasilitas dan keringanan yang ditawarkan juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil dan dukungan aparatur yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama (Yustinus Prastowo, 2009: 9).
Sementara kalau dalam Erly Suandy (2008: 13-14) tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas bahwa pada dasarnya pajak memiliki dua fungsi, yaitu:
1.      Fungsi Budgetair/Finansial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan, baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan adminstrasi perpajakan melalui:
a)      Amandemen Undang-Undang perpajakan;
b)      Moderenisasi kantor pajak;
c)       Ekstensifikasi dan intensifikasi;
d)      Extra effor dalam pemeriksaan dan penagihan pajak;
e)       Pembangunan basis data terintegrasi;
f)       Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
g)       Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan good governance aparatur pajak.

2.      Fungsi Regulerend / Mengatur
Fungsi regulerend / mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:
a)        Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan inventasi baik inventasi dalam negeri maupun investasi asing.
b)        Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

4.      Hubungan antara Fungsi Pajak dengan Pembangunan Daerah

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah diberikan Otonomi. Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya, seperti; pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah (Rina Rahmawati Ruswadi, 2009:18).
Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho, 1995) dalam (Imam Mukhlis, 2010: 2); pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti (Davey, 1988) dalam (Imam Mukhlis, 2010: 2); hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
5.       Fungsi Pajak Terhadap Pembangunan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [7]
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dapat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten.
1.      Jenis pajak provinsi terdiri atas:
Ø  Pajak Kendaraan Bermotor;
Ø  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Ø  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Ø  Pajak Air Permukaan, dan
Ø  Pajak Rokok.

2.      Jenis pajak kabupaten / kota terdiri atas:
Ø  Pajak hotel;
Ø  Pajak restoran;
Ø  Pajak Hibura;
Ø  Pajak Reklame;
Ø  Pajak Penerangan Jalan;
Ø  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Ø  Pajak Parkir;
Ø  Pajak Air Tanah;
Ø  Pajak Sarang Burung Walet;
Ø  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan, dan
Ø  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [8] Dari definisi tersebut jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah tersebut membuat daerah untuk menentukan rumah tangganya sendiri serta akhirnya pajak dan retribusi dijadikan sumber pendapatan daerah. Yang mana penerimaaan daerah tersebut didapatkan dari pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daeah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting (Imam Mukhlis, 2010: 3).
Seperti yang jelaskan (Rochmat Soemitro, 1990: 53-54) menyatakan bahwa penggunaan hasil pajak, melalui pengeluaran pemerintah yang dapat diatur bervariasi, dapat mempengaruhi bidang ekonomi. Juga pajak-pajak dapat digunakan untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan pasar modal seperti pernah dilakukan oleh Republik Inddonesia. Mengkombinasikan kebijaksanaan pajak dengan kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan utang dan kebijaksanaan neraca pembayaran, dapat memberi dampak besar kepada keadaan ekonomi negara. Penggunaan dan pemanfaatan pajak seluruhnya terletak ditangan pemerintah. Pajak yang terlampau berat bagi masyarakat dapat mengacu ekonomi, pola hidup dapat berubah karena itu, pola konsumsi dapat pula bergeser.
Dari pemaparan diatas sekiranya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak memiliki peranan penting terhadap pembangunan daerah. Seperti dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini bahwa pajak dapat memberikan tambahan bagi pendapatan daerah untuk menghindari ketergantungan pada pusat.[9] Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 hanya memberikan otonomi bagi daerah dalam mengelola pajak daerah namun kewenangan daerah belum maksimal dalam memperoleh PAD dari pajak.
Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti :
Ø  Pembangunan sekolah;
Ø  Pembangunan rumah sakit;
Ø  Pembangunan jalan raya;
Ø  Pembangunan pasar;.
Keberhasilan dalam hal perpajakan ini tentu harus ada kerjasama antara pemerintah sebagai (Fiscus) dan juga masyarakat. Jadi pemerintah mengoptimalkan hasil dari pajak tersebut untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, jangan justru pajak itu dikorupsi. Sebliknya, rakyatpun harus sadar akan pentingnya pajak karena pajak yang harus dibayarkan besar biasanya perusahaan atau badan kongkalingkong dengan petugas pajak (Fiscus) seperti yang sekarang ini banyak terjadi kasusnya.
6.      Peranan Pajak Dalam Pembanguunan
a.      Manfaat Pajak bagi Pembangunan
Pemerintah akhir-akhir ini gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara.
Kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, serta semakin terbatasnya alternatif sumber-sumber keuangan Negara, memang menuntut Pemerintah meningkatkan penerimaan sektor pajak. Tak heran saat ini pajak memegang     peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara.
Untuk tahun 2007 proporsi penerimaan pajak diperkirakan sekitar 70,7 persen dari APBN. Dari besaran tersebut dapat dibayangkan, betapa pentingnya pajak bagi berjalannya sistem pemerintahan dan kemampuan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pajak, secara konseptual mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budget, dan regulasi. Fungsi budget berkaitan dengan peranan pajak dalam menopang semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan fungsi regulasi berkaitan dengan pajak untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan bagi berbagai kelompok masyarakat, dan konsumsi.
Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi, sehingga dinamika ekonomi nasional berjalan sesuai yang diharapkan. Di kalangan masyarakat masih ada yang mengaitkan pembayaran pajak dengan manfaat langsung yang diterima.

7.      Pendistribusian
Pemanfaatan dana pajak dicantumkan dalam APBN. Dana APBN tersebut didistribusikan ke masing-masing departemen selaku penanggung jawab pemanfaatan dana itu. Dengan kata lain, pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Misalnya perbaikan jalan yang rusak dan pembangunan jalan tol, penyelenggaraan pendidikan nasional, pemeliharaan kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan.

Sistem perpajakan dikatakan efektif apabila pajak mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terjadi apabila, pertama jumlahnya memadai, sehingga mampu menopang berbagai kegiatan Pemerintah untuk melakukan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, strukturnya mencerminkan keadilan dalam perpajakan, artinya orang-orang yang lebih kaya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lebih miskin. Ketiga, penggunaannya tepat sasaran. Tugas Pemerintah, meyakinkan masyarakat kalau pajak yang dipungut dari masyarakat memenuhi azas keadilan dalam perpajakan. [10]






BAB III
PENUTUP

A.    KESIMPULAN

·         Pengertian Pajak
Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya di pergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum Pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan.
Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan Negara yang menyumbang persentaseterbesar dibandingkan dengan sektor – sektor pendapatan lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya akan menimbulkan stabilitas ekonomi dari negara yang bersangkutan
Pajak merupakan hukum fiscal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara dengan tujuan untuk menciptakan kesetabilan ekonomi kemudian akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat sehingga pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai dengan yang di inginkan
·         Fungsi pajak
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum pajak memiliki dua fungsi, yaitu :
a.       Fungsi Budgetair/Finansial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
b.      Fungsi regulerend / mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil dan dukungan aparatur yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama

·         Hubungan antara Fungsi Pajak dengan Pembangunan Daerah
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah
PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daeah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting
·         Fungsi Pajak Terhadap Pembangunan Daerah
Dari pemaparan diatas sekiranya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak memiliki peranan penting terhadap pembangunan daerah. Seperti dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini bahwa pajak dapat memberikan tambahan bagi pendapatan daerah untuk menghindari ketergantungan pada pusat. Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 hanya memberikan otonomi bagi daerah dalam mengelola pajak daerah namun kewenangan daerah belum maksimal dalam memperoleh PAD dari pajak.
Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah tersebut membuat daerah untuk menentukan rumah tangganya sendiri serta akhirnya pajak dan retribusi dijadikan sumber pendapatan daerah. Yang mana penerimaaan daerah tersebut didapatkan dari pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah
Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti :
Ø  Pembangunan sekolah;
Ø  Pembangunan rumah sakit;
Ø  Pembangunan jalan raya;
Ø  Pembangunan pasar

·         Peranan Pajak dalam Pembangunan
Sistem perpajakan dikatakan efektif apabila pajak mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terjadi apabila :
ü  Jumlahnya memadai, sehingga mampu menopang berbagai kegiatan Pemerintah untuk melakukan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
ü  Strukturnya mencerminkan keadilan dalam perpajakan, artinya orang-orang yang lebih kaya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lebih miskin.
ü  Penggunaannya tepat sasaran. Tugas Pemerintah, meyakinkan masyarakat kalau pajak yang dipungut dari masyarakat memenuhi azas keadilan dalam perpajakan.
pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi, sehingga dinamika ekonomi nasional berjalan sesuai yang diharapkan. Di kalangan masyarakat masih ada yang mengaitkan pembayaran pajak dengan manfaat langsung yang diterima.
·         Pendistribusian
Sistem perpajakan dikatakan efektif apabila pajak mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terjadi apabila, pertama jumlahnya memadai, sehingga mampu menopang berbagai kegiatan Pemerintah untuk melakukan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, strukturnya mencerminkan keadilan dalam perpajakan, artinya orang-orang yang lebih kaya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lebih miskin. Ketiga, penggunaannya tepat sasaran. Tugas Pemerintah, meyakinkan masyarakat kalau pajak yang dipungut dari masyarakat memenuhi azas keadilan dalam perpajakan
B.     SARAN
Pajak yang sebagai hukum fiscal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara dengan tujuan untuk menciptakan kesetabilan ekonomi kemudian akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat sehingga pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai dengan yang di inginkan.
Dngan penerapan yang baik dan berstruktur adanya pajak akan membuat perekonomian menjadi merata, dana pajak yang di ambil dari masyarakat akan di salurkan kembali dengan adanya fasilitas publik. Jika fasilitas publik memadai maka masyarakat akan merasa di mudahkan baik dari akses transportasi, komunikasi dan distribusi. Hal itu akan berdampak pada peningkatan perekonomian. Dan jika dalam suatu negara perekonomian meningkat di iringi fasilitas memadai dapat dikatkan pembangunan ekonomi di negara tersebut berhasil
Pajak sebagai salah satu pendorong keberhasialan pembangunan negara harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara yang di gunakan untuk kemajuan dan pembangunan negara tersebut. Maka dari itu pemanfaatan dan penerapannya harus di awasi sebaik mungkin. Supaya berjalan secara efektif dan efisien di karenakan peran pajak yang sangat fital dalam mendorong pembangunan perekonomian di suatu negara.
Bukan hanya tugas pemerintah namun keberhasilan pajak sangat dipengaruhi adanya kesadaran masyarakat taat membayar pajak di negara itu sendiri. Kesadaran membayar pajak harus di tanamkan kepada diri masing masing individu karena pajak yang mereka bayarkan sejatinya akan kembali kepada mereka, begitupun dengan pemerintah walaopun masyarakat sudah taat membayar pajak, pemerintah yang memiliki wewenang harus jujur dan transparan dalam melakukan tugasnya, sehingga pajak yang notabennya merupakan pendorong pembangunan negara bisa berjalan baik dan sesuai fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon,  dkk, “ Pengantar  Hukum  Adminitrasi  Negara,”  (Yogyakarta;  Gajah  Mada  University  Press, 2008),  hlm 27
Ridwan HR,”Hukum  Adminitrasi  Negara.”PT.  Raja  Grafindo Persada,  Jakarta,  2006,  hlm. 229
Olden Bidara, “Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  baik Dalam  Teori Maupun  Praktek  Pemerintahan,”  Vide Paulus E, Lotulung, hlm 90.
Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 1944, cet.8 (Bandung:Eresco,1977), hlm.1.
B.usman dan K. Subroto, Pajak-pajak indonesia (Jakarta: Yayasan Bina Pajak, 1980), hlm16.
Santoso Brotodihardjo,Pengangtar Ilmu HukumPajak(Bandung:PT.Eresco, 1995), hlm 1.
Ateng Syarifudin,” Asas-asas  Pemerintahan  Yang  Layak  Pegangan  Bagi Kepala Daerah,” Citra Aditya Bandung , hlm, 65.
“Mahkamah   Agung Republik  Indonesia,”Pedoman  Teknis  Adminitrasi Dan tehnik Peradilan  Tata  Usaha Negara,”Jakarta,  Mahkamah  agung  Republic  Indonesia.  2009, hlm, 80.
“Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Otonomi Daerah.
Miyasto,”Sistem perpajakan,”  Tax  Canter  Unifersitas, DipoNegoro, 1998,  hlm 33










[1] Philipus M Hadjon,  dkk, “ Pengantar  Hukum  Adminitrasi  Negara,”  (Yogyakarta;  Gajah  Mada  University  Press, 2008),  hlm 27
[2] Ridwan HR,”Hukum  Adminitrasi  Negara.”PT.  Raja  Grafindo Persada,  Jakarta,  2006,  hlm. 229
[3] Olden Bidara, “Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  baik Dalam  Teori Maupun  Praktek  Pemerintahan,”  Vide Paulus E, Lotulung, hlm 90.
[4] Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan , 1944, cet.8 (Bandung:Eresco,1977), hlm.1.
[5] B.usman dan K. Subroto, Pajak-pajak indonesia (Jakarta: Yayasan Bina Pajak, 1980) hlm. 16.
[6] Santoso Brotodihardjo,Pengangtar Ilmu HukumPajak(Bandung:PT.Eresco, 1995),hlm.1.
[7] Ateng Syarifudin,” Asas-asas  Pemerintahan  Yang  Layak  Pegangan  Bagi Kepala Daerah,” Citra Aditya Bandung , hlm, 65.
[8] “Mahkamah   Agung Republik  Indonesia,”Pedoman  Teknis  Adminitrasi Dan tehnik Peradilan  Tata  Usaha Negara,”Jakarta,  Mahkamah  agung  Republic  Indonesia.  2009, hlm, 80.
[9] “Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Otonomi Daerah.
[10] Miyasto,”Sistem perpajakan,”  Tax  Canter  Unifersitas, DipoNegoro, 1998,  hlm 33

0 Response to "Makalah Pengertian, Fungsi dan Peran Pajak dalam Pembangnan Ekonomi Suatu Negara"

Post a Comment