Sebutkan Pengertian dan Sumber-Sumber PAD Pendapatan Asli Daerah

Loading...
Loading...
Pembahasan kali ini akan membahas mengenai sumber pendapatan asli daerah, pad, sumber sumber pendapatan daerah, sumber pendapatan negara, uu no 33 tahun 2004, sebutkan sumber sumber pendapatan daerah, sumber sumber penerimaan daerah, pajak daerah, sebutkan sumber sumber penerimaan negara dan pengertian pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non-pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam

Sumber PAD

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

  1. Pajak daerah
  2. Retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  4. Lain – lain PAD yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain- lain.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok PAD dapat dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun jenis- jenis pajak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

  1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Rokok
  4. Pajak Hotel
  5. Pajak Restoran
  6. Pajak Hiburan
  7. Pajak Reklame
  8. Pajak Penerangan Jalan
  9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  10. Pajak Parkir
  11. Pajak Air Tanah
  12. Pajak Sarang Burung Walet
  13. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan


b. Retribusi Daerah

Disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

  1. Retribusi jasa umum
  2. Retribusi jasa usaha
  3. Retribusi perizinan tertentu

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari :

  1. Bagian laba dari perusahaan daerah
  2. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (contoh Bank Daerah)
  3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya


d. Lain – lain PAD yang sah

Pendapatan daerah lainnya bertujuan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD dan dana perimbangan. Pendapatan daerah lainnya meliputi hibah, dana darurat, dan lain – lain pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (kabupaten/kota/provinsi) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. 

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan dalam APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan keuangan antardaerah untuk mandanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

  1. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi, dan
  2. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.

Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing- masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Suatu pengeluaran atau belanja dikatakan sebagai belanja modal adalah jika pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya penambahan aset yang dimiliki oleh Pemda. Belanja modal dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama :

1. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan sampai tanah dimaksud dalam kodisi siap pakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.


5. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik
lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk
dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang – barang
kesenian, barang purbakala, dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman,
buku – buku dan jurnal ilmiah.

Belanja modal dibagi menjadi :
1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

Aset tetap dalam pemerintah daerah merupakan prasayarat utama dalam memberikan
pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana
dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada
kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan bertambahnya aset yang dimiliki oleh
pemerintah, maka pemerintah perlu menambah belanja yang bersifat rutin seperti belanja
pemeliharaan untuk memelihara aset tetap yang dimiliki.

0 Response to "Sebutkan Pengertian dan Sumber-Sumber PAD Pendapatan Asli Daerah"

Post a Comment